9 Hakim Mahkamah Konstitusi Akan Laporkan ke Majelis Kehormatan MK

0

9 Hakim Mahkamah Konstitusi Akan Laporkan ke Majelis Kehormatan MK

Komunitas Pejuang Gacor – Team Advokasi Perduli Hukum Indonesia merencanakan memberikan laporan 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Ini susul keputusan MK yang membuat kesempatan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres atau calon wakil presiden di Pemilihan presiden 2024.

Karena keputusan MK itu, instansi negara itu sekarang disinggung di sosial media sebagai “Mahkamah Keluarga” Jokowi.

Pasalnya Gibran adalah sepupu Ketua MK Anwar Usman sesudah menikah dengan adik Jokowi.

Team Advokasi memandang hakim MK tidak obyektif saat mengecek kasus itu.

“Kan ada asas hukumnya saat memantau Hakim MK ialah Dewan Etik (MKMK) hingga kami akan adukan 9 Hakim MK ini dalam kurun waktu dekat” kata Perwakilan Team Advokasi, Yogi Pajar Suprayogi dalam penjelasannya, Rabu (18/10/2023).

Yogi sayangkan keputusan MK itu malah memunculkan pro-kontra.

Walau sebenarnya hukum berkenaan umur calon presiden dan calon wakil presiden sudah secara eksplisit ditata dalam Pasal 69 UU Pemilu.

Yogi menyentuh MK harusnya tidak bergelut pada hal yang bukan jadi kuasanya.

“Public mengharap banyak inovasi hukum untuk beberapa hal yang belum sempat ditata (kekosongan hukum) bukan justru membuat meluaskan ketetapan hingga memunculkan pro-kontra,” tutur Yogi.

Dalam pada itu, anggota team advokasi, Zentoni memperjelas 9 hakim MK patut dipelajari karena keputusan polemis ini.

Menurut dia, MK patut disetop jika pada akhirannya 9 hakim MK tidak berhasil dipelajari atau dicheck pada proses etik.

“Penilaian ini penting dan jika penilaian MK tidak dilaksanakan jadi tidak ada kelirunya MK disetop karena tidak obyektif,” tutur Zentoni.

Dan anggota team advokasi, Johan Imanuel sayangkan beberapa hakim MK tidak jeli waktu ambil keputusan yang pro Gibran.

Menurut dia, imbas keputusan itu sebetulnya tidak berpengaruh luas untuk warga.

Hingga keputusan ini pantas diperhitungkan cuma untuk menggolkan pencawapresan Gibran.

“Karena itu semestinya MK ini waspada saat memutuskan kasus janganlah sampai karena frasa ‘atau’ seperti keputusan MK 90 ini justru memunculkan imbas luas ke warga yang tidak seluruhnya merasa dirugikan ada permintaan itu,” tutur Johan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *